-
Sudah saatnya kah ada “KOMDIS” di tingkat Prodi ???
Pada hari ini saya dihadapkan pada sebuah pilihan yang cukup berat dan sampai harus mengernyitkan dahi untuk menentukan keputusan yang harus diambil. Saya harus memilih apakah mengikuti peraturan (hukum), atau mengeluarkan kebijakan, atau melahirkan kebijaksanaan. Pilihan tersebut sering saya hadapi ketika berhadapan dengan mahasiswa yang terkena musibah, kemudian akibatnya dia jadi melanggar peraturan yang berlaku.…
-
Pilar Kebijakan
Di berbagai negara termasuk di di Indonesia, perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan secara manual yang dikenal dengan istilah government menjadi penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan istilah e-government akan menimbulkan berbagai perubahan, diantaranya : perubahan pada cara dan budaya kerja aparatur pemerintah; perubahan pada tata laksana pekerjaan/proses kerja atau yang dikenal…
-
Pilar E-Government
Sejak Megawati Soekarnoputeri mengeluarkan instruksinya melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, kemudian diikuti kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono dengan ditetapkannya Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka semua pemerintah daerah di Indonesia giat mengembangkan berbagai…
-
Pengenalan E-Government
Ada sejumah pendapat yang mendefiniskan e-government, diantaranya : Pemerintah Amarika Serikat mendefinisikan : “E-Government refers to the delivery of government information and services online through the Internet and other digital means” [1]. Pemerintah Selandia Baru mendefinsikan : “E-Government is a way for government to use the new technology to provide people with more convenient access…