Category: Penelitian dan Pengabdian

  • Bakti Dosen D3 Sistem Informasi Untuk Monitoring Tumbuh dan Kembang Balita di Desa Sukapura

  • Pilar Infrastruktur E-Government

    Pilar keempat pada e-govenrment ada infrastuktur IT yaitu berbagai resouce TIK yang mendukung pengimplementasian solusi IT bagi organisasi. Resouce TIK tersebut meliputi hardware dan software komputer, jaringan komputer, sistem keamanan, data center, internet/ektranet/LAN bahkan layanan IT yang di-support oleh provider ekternal. Pada penyediaan dan penggunaan infrastruktur IT ini perlu dipertimbangan faktor efektifitas dan efisiensi dengan…

  • Pilar Kelembagaan E-Government Part 2

    Pilar Kelembagaan E-Government Part 2

    Pada Pilar Kelembagaan E-Govenrment Part 1 telah diuraikan, bahwa kelembagaan dari pengelola IT pada implementasi e-government memiliki peran sangat penting. Pada kelembagaan yang baik, umumnya akan diikuti dengan tata kelola IT yang baik pula. Tanpa kelola IT yang baik akan timbul penerapan IT yang semramut, sehingga berakibat berbagai masalah yang berujung timbulnya penomena kotak hitam,…

  • Pilar Kelembagaan E-Govenrment Part 1

    Pilar Kelembagaan E-Govenrment Part 1

    Pembangunan e-government di lingkungan pemerintahan harus dilakukan secara terencana, konsisten, dan berkesinambungan, tidak bisa dilakukan secara parsial, by project, atau berdasarkan pencitraan sasaat yang dilakukan oleh kepala daerah menjelang pilkada. Oleh karena itu harus ada upaya secara terlembaga dan melembaga, artinya diperlukan sebuah lembaga yang memiliki tugas dan fungsi : merumuskan dan mengawal pelaksanaan kebijakan…

  • Pilar Kebijakan

      Di berbagai negara termasuk di di Indonesia, perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan secara manual yang dikenal dengan istilah government menjadi penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan istilah e-government akan menimbulkan berbagai perubahan, diantaranya : perubahan pada cara dan budaya kerja aparatur pemerintah; perubahan pada tata laksana pekerjaan/proses kerja atau yang dikenal…

  • Pilar E-Government

    Sejak Megawati Soekarnoputeri mengeluarkan instruksinya melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, kemudian diikuti kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono dengan ditetapkannya Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka semua pemerintah daerah di Indonesia giat mengembangkan berbagai…

  • Pengenalan E-Government

    Ada sejumah pendapat yang mendefiniskan e-government, diantaranya : Pemerintah Amarika Serikat mendefinisikan : “E-Government refers to the delivery of government information and services online through the Internet and other digital means” [1]. Pemerintah Selandia Baru mendefinsikan : “E-Government is a way for government to use the new technology to provide people with more convenient access…