-
Proses Bisnis (Business Process) Part 2
Pada posting Proses Bisnis (Business Process) Part 1 telah di-posting referensi yang terkait kosep. Berikut referensi yang terkait dengan pemodelan proses bisnis : Alec Sharp, Patrick McDermott, Workflow Modeling : Tools for Process Improvement and Application Development, 2nd Edition-Artech House Publishers (2008). Birgit Korherr, Business Process Modelling, VDM Verlag Dr. Mueller e.K. (2008) Robert Damelio,…
-
O’Brien dan Marakas : Introduction to Information System Part 2
Pada Part 1, James A. O’Brien dan Goerge M. Marakas menguraikan bahwa sistem informasi mencakup pembahasan tentang : Foundations of Information Systems in Business, Competing with Information Technology, Computer Hardware, Computer Software, Data Resource Management, dan Telecommunications and Networks. Pada Part 2 ini James A. O’Brien dan Goerge M. Marakas menguraikan bahwa sistem informasi mencakup…
-
Proses Bisnis (Business Process) Part 1
Setiap organisasi pasti memiliki tujuan (objective) yang menjadi indikator kenierja organisasi dan menjadi arah setiap kegiatan organisasi. Pada implementasinya, pencapaian tujuan tersebut diupayakan melalui berbagai kegiatan bisnis organisasi yang diwujudkan melalui sejumlah proses bisnis (business process), sehingga dalam organisasi dikenal 2 (dua) jenis proses bisnis, yaitu : Core Business Process (Proses Bisnis Utama), yaitu proses…
-
Introduction to Information System 2
Kali ini saya share slide resume dari buku : Judul : Introduction to Information Systems, 11th Edition Pengarang : James A. O’Brien Penerbit : McGraw-Hill Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7 Chapter 8 Chapter 9 Chapter 10 Chapter 11 Chapter 12
-
O’Brein dan Marakas : Introduction to Information System Part 1
Menurut James A. O’Brien dan Goerge M. Marakas, sistem informasi diuraikan mencakup pembahasan tentang : Foundations of Information Systems in Business, Competing with Information Technology, Computer Hardware, Computer Software, Data Resource Management, dan Telecommunications and Networks. Hal terungkap pada bukunya yang berjudul : Introduction to Information System, ditulis oleh : James A. O’Brien dan Goerge…
-
Pilar Kelembagaan E-Govenrment Part 1
Pembangunan e-government di lingkungan pemerintahan harus dilakukan secara terencana, konsisten, dan berkesinambungan, tidak bisa dilakukan secara parsial, by project, atau berdasarkan pencitraan sasaat yang dilakukan oleh kepala daerah menjelang pilkada. Oleh karena itu harus ada upaya secara terlembaga dan melembaga, artinya diperlukan sebuah lembaga yang memiliki tugas dan fungsi : merumuskan dan mengawal pelaksanaan kebijakan…
-
Sudah saatnya kah ada “KOMDIS” di tingkat Prodi ???
Pada hari ini saya dihadapkan pada sebuah pilihan yang cukup berat dan sampai harus mengernyitkan dahi untuk menentukan keputusan yang harus diambil. Saya harus memilih apakah mengikuti peraturan (hukum), atau mengeluarkan kebijakan, atau melahirkan kebijaksanaan. Pilihan tersebut sering saya hadapi ketika berhadapan dengan mahasiswa yang terkena musibah, kemudian akibatnya dia jadi melanggar peraturan yang berlaku.…
-
Pilar Kebijakan
Di berbagai negara termasuk di di Indonesia, perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan secara manual yang dikenal dengan istilah government menjadi penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan istilah e-government akan menimbulkan berbagai perubahan, diantaranya : perubahan pada cara dan budaya kerja aparatur pemerintah; perubahan pada tata laksana pekerjaan/proses kerja atau yang dikenal…
-
Pilar E-Government
Sejak Megawati Soekarnoputeri mengeluarkan instruksinya melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, kemudian diikuti kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono dengan ditetapkannya Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka semua pemerintah daerah di Indonesia giat mengembangkan berbagai…
-
Pengenalan E-Government
Ada sejumah pendapat yang mendefiniskan e-government, diantaranya : Pemerintah Amarika Serikat mendefinisikan : “E-Government refers to the delivery of government information and services online through the Internet and other digital means” [1]. Pemerintah Selandia Baru mendefinsikan : “E-Government is a way for government to use the new technology to provide people with more convenient access…